Hasil survei terbaru menunjukkan pandangan masyarakat terhadap kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan tingkat ketidakpuasan yang signifikan, banyak yang merasa perlu adanya reshuffle untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Survei ini dilaksanakan oleh Poltracking Indonesia dan melibatkan lebih dari seribu responden. Metode multistage random sampling digunakan dalam pengumpulan data, memastikan hasil yang representatif dengan margin of error yang minimal.
“Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan perlunya reshuffle, sedangkan 26,4 persen menilai tidak perlunya perubahan,” ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam konferensi pers terbaru.
Indikasi Ketidakpuasan Terhadap Kinerja Menteri
Sebagian besar masyarakat menunjukkan kekhawatiran mengenai kinerja menteri yang dianggap kurang memuaskan. Permasalahan ini mencakup berbagai bidang kementerian yang penting untuk perkembangan nasional.
Hanta Yuda menyampaikan bahwa responden mencatat kementerian di bidang perekonomian, hukum, dan infrastruktur sebagai yang paling perlu dirombak. Hal ini mencerminkan seruan masyarakat akan perubahan yang lebih nyata dalam pemerintahan.
Di samping itu, ketidakpuasan ini tidak hanya pada indikator kinerja, tetapi juga terkait dengan isu penyalahgunaan jabatan. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap integritas para pemimpin dan pengurus negara.
Penyebab Utama Dorongan untuk Reshuffle Kabinet
Survei menunjukkan beberapa alasan mengapa publik mendesak untuk adanya reshuffle. Salah satunya adalah kinerja yang dianggap tidak memuaskan dari sejumlah menteri di kabinet.
Faktor kinerja menteri menjadi alasan dominan dengan 54,6 persen responden sepakat. Ini menunjukkan bahwa publik lebih mengutamakan hasil kerja nyata dibandingkan dengan aspek formal lainnya dalam pemerintahan.
Selain itu, responden juga menyoroti faktor ketidakcocokan menteri dengan bidang kementerian yang dipimpinnya. Hal ini menggambarkan pentingnya kesesuaian antara kompetensi dan jabatan yang diemban.
Frekuensi Reshuffle Kabinet dalam Satu Tahun Terakhir
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka telah melakukan beberapa kali reshuffle dalam kabinet. Hingga kini, tercatat sudah terdapat tiga perombakan yang dilakukan.
Perombakan kabinet yang paling baru terlihat dengan penggantian menteri keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini dinilai sebagai langkah yang perlu untuk memperbaharui kebijakan perekonomian negara.
Responden dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios) juga memberikan catatan mengenai sepuluh pejabat yang dinilai berkinerja buruk. Ini menambah tekanan agar perubahan lebih besar dapat terjadi dalam pemerintahan.
Rekomendasi Pejabat yang Perlu Dievaluasi
Di antara menteri yang disebutkan dalam survei, terdapat beberapa nama yang menjadi sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, termasuk dalam daftar tersebut.
Tak hanya itu, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, serta Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, juga direkomendasikan untuk dievaluasi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan di berbagai sektor pemerintahan.
Melihat dari hasil survei tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat sangat peduli terhadap kinerja pemerintahan. Mereka mengharapkan adanya langkah konkret dari pemimpin untuk memperbaiki kondisi saat ini.
