Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang berdampak besar terhadap pengelolaan gizi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Mereka mewajibkan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan bahan pangan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mendukung perekonomian masyarakat setempat. Melalui langkah ini, BGN berharap dapat menyentuh banyak aspek baik aspek kesehatan maupun ekonomi.
“Dapur SPPG harus mengambil bahan baku dari masyarakat,” kata Gusti Yudha, perwakilan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI. Jika tidak ada bahan baku di sekitar, barulah dapur SPPG diizinkan untuk mencarinya dari daerah lain.
Pentingnya Penggunaan Bahan Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan
Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, BGN berusaha meminimalisir ketergantungan pada pemasok luar dan mendukung petani lokal. Ini juga membantu menjaga agar bahan pangan yang digunakan tetap segar dan berkualitas.
Gusti menambahkan bahwa pengadaan bahan pangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dapur SPPG diperintahkan untuk melaksanakan pembelian secara kolektif, yang bisa dilakukan melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hal ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pasokan bahan pangan yang dibutuhkan dapur SPPG tercukupi dengan baik. Apalagi, mekanisme kolektif ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Mendorong Kegiatan Pertanian dan Peternakan Lokal
BGN juga memberikan dorongan kepada masyarakat untuk kembali bertani dan beternak, terutama bagi mereka yang sebelumnya telah berhenti. Ketidakstabilan pasokan makanan sering menjadi masalah, dan program ini bertujuan untuk mengatasi hal itu.
Standar biaya untuk Program MBG juga telah ditetapkan, dengan alokasi dana yang jelas untuk setiap porsi makanan. Dengan Rp15.000 per porsi, dana tersebut akan digunakan untuk bahan makanan, operasional, serta keuntungan bagi mitra pengelola.
Selain itu, BGN membatasi kapasitas pengolahan porsi di setiap dapur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas gizi dan kebersihan menu yang disajikan kepada masyarakat.
Kualitas Gizi dan Ekonomi Masyarakat dalam Program MBG
Tidak hanya bertujuan menurunkan angka gizi buruk, program MBG juga berfokus pada penggerakan ekonomi lokal. Keterlibatan petani dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasokan produk pangan diharapkan dapat memberikan efek positif yang berkelanjutan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program ini. Baginya, suksesnya program MBG menjadi bagian penting dari misi untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan, mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari petani lokal,” ujarnya, menekankan betapa krusialnya peran masyarakat lokal dalam keberhasilan program ini.
Berdasarkan data terbaru dari BGN, terdapat 35 dapur SPPG di seluruh Papua Barat, dengan 20 di antaranya berlokasi di Kabupaten Manokwari. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa perubahan signifikan dalam kualitas gizi masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.
