Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait baru saja meluncurkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara. Proyek ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, yang ditandai dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan 118 hunian di Tapanuli Tengah.
Peletakan batu pertama tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Ketua DPRD Kota Sibolga dan Wali Kota Sibolga. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Menurut Maruarar, kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Wali Kota Sibolga dan DPRD juga telah sepakat menghibahkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi para korban.
“Terima kasih kepada BPKP yang hadir untuk memastikan semua tata kelola berjalan dengan baik. Saya berharap PLN dapat membantu menyediakan listrik bagi masyarakat, agar hunian ini dapat segera dihuni,” ujarnya di lokasi acara.
Maruarar menambahkan bahwa sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun dalam tahap awal, meskipun saat ini masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat yang terdampak bencana.
Mekanisme Pembiayaan Hunian Tetap untuk Korban Bencana
Pembangunan hunian tetap ini sepenuhnya didanai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari total 2.603 unit, 2.500 unit berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 lainnya merupakan sumbangan pribadi Menteri PKP.
Dengan skema pendanaan yang tidak bergantung pada APBN, diharapkan proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat. Hal tersebut juga menunjukkan kepedulian dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi dalam membantu korban bencana.
Proses pembangunan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan menyerahkan sebagian tanah yang diperlukan untuk pembangunan, pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung program ini.
Maruarar yakin bahwa kerja sama antara pemerintah dan LSM dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Pendanaan dari CSR juga membuka peluang bagi lebih banyak pihak untuk berkontribusi dalam penyediaan hunian layak untuk korban bencana.
Kriteria Penting dalam Pembangunan Hunian Tetap
Menteri PKP menekankan tiga kriteria penting dalam pembangunan hunian tetap, yaitu kepastian hukum, keamanan dari risiko bencana, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Kriteria ini sangat penting agar hunian tetap bukan hanya sekadar bangunan fisik.
Selain itu, keberlanjutan kehidupan sosial juga tak kalah penting. Pembangunan hunian tetap harus memperhatikan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tanpa adanya keberlanjutan ini, tujuan utama pembangunan tidak akan tercapai.
Dalam proses relokasi, masyarakat juga dilibatkan sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hunian yang dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini akan menciptakan rasa memiliki yang lebih besar.
Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat hidup nyaman dan aman di hunian tetap yang telah disediakan. Ekosistem kehidupan yang lebih baik akan tercipta bila semua elemen terlibat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan.
Langkah Strategis untuk Membangun Kehidupan yang Lebih Baik
Pembangunan hunian tetap ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pascabencana. Proses pembangunan diharapkan berjalan cepat sehingga masyarakat dapat segera menempati rumah baru mereka dan melanjutkan kehidupan.
Masyarakat yang terkena dampak bencana biasanya mengalami trauma dan kehilangan besar, sehingga keberadaan hunian tetap sangat penting untuk proses pemulihan. Sebuah rumah yang nyaman akan membantu mereka kembali merasa aman dan tenang.
Selain rumah yang layak, akses layanan dasar seperti listrik dan air bersih juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Maruarar mengingatkan, meski pembangunan ini penting, perhatian terhadap dampak sosial dari proyek tersebut juga harus menjadi fokus utama. Oleh karena itu, program-program tambahan seperti pembinaan masyarakat juga perlu direncanakan untuk mendukung keberhasilan proyek ini.
