Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengungkapkan situasi kritis yang dihadapi kementeriannya terkait dukungan finansial untuk bencana alam. Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Pigai menyatakan bahwa anggaran bantuan sosial di Kementerian HAM hampir tidak ada, sehingga banyak korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Pigai menceritakan pengalaman pribadinya, di mana ia terpaksa menggunakan uang pribadinya untuk membantu mereka yang terkena bencana. Ia menegaskan bahwa ketidakmampuan kementeriannya dalam memberikan bantuan sosial telah menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya dan rekan-rekannya.
“Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau konflik sosial, kami tidak bisa melakukannya,” kata Pigai. Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan bahwa sistem penganggaran di Indonesia tidak mendukung penanganan darurat bencana dengan cepat.
Kondisi Kementerian dalam Menangani Bencana Alam
Pigai membahas bagaimana Kementerian HAM sangat terbatas dalam hal anggaran untuk penanganan bencana. Ia merasa sangat prihatin karena jika ada bencana, kementeriannya tidak dapat segera merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Ia berharap ada perubahan dalam sistem anggaran agar lebih responsif terhadap situasi darurat.
“Selain menghadapi bencana, Kementerian HAM juga mengurus banyak aspek lain seperti konflik sosial atau isu-isu hak asasi manusia,” ujarnya. Dengan demikian, alokasi anggaran yang memadai sangat krusial untuk kelancaran operasional kementeriannya.
Pigai juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perhatian pemerintah dalam hal anggaran. Ia menekankan pentingnya dukungan dana bagi Kementerian HAM untuk memperkuat penanganan bencana dan isu-isu sosial lainnya.
Dukungan Anggaran yang Diinginkan
Berbicara tentang penganggaran, Pigai menyatakan bahwa anggaran yang ada saat ini tidak memadai untuk menanggulangi semuanya. Dia merasa harus mencari solusi dan bersikeras agar ada perhatian lebih dari pihak terkait. Hal ini bukan hanya tuntutan bagi dirinya, tetapi juga untuk rakyat yang membutuhkan bantuan.
Pigai menjelaskan bahwa jika ada alokasi anggaran bantuan sosial di kementeriannya, mereka dapat turun dengan cepat untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia berpendapat bahwa penanganan bantuan bencana seharusnya menjadi prioritas dalam setiap anggaran pemerintah.
“Kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi,” ungkapnya. Namun, sebagai seorang aktivis, Pigai merasa perlu merencanakan masa depan dan tidak bisa terus menerus menggunakan uang pribadi untuk kegiatan sosial.
Pentingnya Kolaborasi dengan DPR
Pigai berharap bisa menjalin kerjasama lebih erat dengan Komisi XIII DPR RI agar permasalahan ini dapat segera teratasi. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa rindunya untuk bertemu pimpinan DPR, mengharapkan adanya interaksi yang lebih dinamis. Ia merasa bahwa situasi yang ada saat ini terlalu tenang tanpa tantangan yang berarti.
“Setelah pertemuan pertama tahun lalu, semuanya terasa adem ayem,” katanya. Pigai percaya bahwa interaksi yang lebih aktif akan membantu menciptakan solusi yanglebih baik untuk masalah yang dihadapi kementeriannya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menanggulangi masalah hak asasi manusia di Indonesia adalah upaya bersama antara Kementerian HAM dan DPR RI. Kerja sama ini harus terus ditingkatkan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung perbaikan kondisi hak asasi manusia
