BP Tapera baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama dengan 43 bank penyalur, termasuk bank-bank besar dan bank pembangunan daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung penyaluran KPR Sejahtera FLPP, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2026, yang berlangsung di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan.
Acara penandatanganan ini berlangsung secara seremonial dan diwakili oleh 10 bank penyalur dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2025. Dari bank-bank tersebut, beberapa di antaranya termasuk BTN, BRI, BNI, dan Mandiri. Kehadiran berbagai perbankan ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat.
Sementara 33 bank lainnya mengikuti acara ini secara daring, memperlihatkan partisipasi luas dari sektor perbankan. Dengan pendekatan ini, diharapkan semua bank dapat berkontribusi secara maksimal dalam penyaluran dana FLPP untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
Mencapai Target Penyaluran FLPP untuk Tahun 2026
Kepala BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan target penyaluran dana FLPP tahun 2026 mencapai 285 ribu unit rumah dengan total kebutuhan dana sekitar Rp37,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp25,1 triliun berasal dari anggaran DIPA, sementara sisa dananya diperoleh dari pengembalian pokok yang digulirkan kembali.
Heru juga menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi target penyaluran FLPP yang kemungkinan bisa meningkat hingga 350 ribu unit rumah. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan kesempatan memiliki rumah yang layak.
Sejak awal tahun hingga akhir Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapi 270.985 unit rumah dengan total dana sebesar Rp33,66 triliun. Hal ini menunjukkan progres yang signifikan dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Peran Bank Penyalur dalam Program FLPP
Bank BTN menjadi bank penyalur FLPP tertinggi dengan kontribusi mencapai 128.608 unit rumah subsidi. Diikuti Bank BTN Syariah dengan penyaluran 59.463 unit, serta bank-bank lainnya yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam program ini.
Dengan kinerja yang baik dari bank-bank penyalur, diharapkan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat semakin meningkat. Heru mengekspresikan harapan agar angka penyaluran ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.
Dalam PKS yang akan ditandatangani, terjadi penambahan alokasi untuk sektor nonformal dari 10 persen menjadi 15 persen, yang turut memberikan kesempatan lebih besar bagi segmen ini untuk menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP. Hal ini merupakan langkah maju untuk menjangkau masyarakat yang kurang terlayani sebelumnya.
Kemitraan dengan Asosiasi Pengembang Perumahan
BP Tapera juga melakukan kerja sama dengan tujuh asosiasi pengembang perumahan untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penandatanganan perjanjian ini melibatkan asosiasi besar seperti REI, APERSI, dan HIMPERRA, yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perumahan.
Kesepakatan ini mencakup pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pemanfaatan data supply dan demand. Dengan memperkuat kolaborasi ini, diharapkan pembangunan rumah dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
REI menjadi asosiasi dengan komitmen tertinggi, telah membangun 112.557 unit rumah, disusul oleh APERSI dan HIMPERRA yang juga berkontribusi banyak. Kehadiran asosiasi-asosiasi ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah prioritas bersama di sektor perumahan.
Harapan untuk Masa Depan Perumahan di Indonesia
Dengan dukungan dari bank-bank penyalur serta asosiasi pengembang, BP Tapera berkualitas akan terus berupaya mempercepat program perumahan untuk masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi untuk menghadirkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Heru berharap bahwa capaian di tahun 2026 akan jauh lebih baik, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses ke perumahan. Kesadaran akan pentingnya rumah yang layak huni harus menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pengembang saja.
Komitmen untuk membangun masa depan perumahan yang lebih baik di Indonesia akan terus menjadi fokus utama. Dengan menyatukan segala sumber daya dan kepentingan, perumahan yang baik tentunya dapat terwujud, memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi semua.
