Keadaan darurat akibat bencana melanda Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro di Sulawesi Utara. Banjir bandang yang terjadi baru-baru ini telah menyebabkan kerusakan parah dan memacu pemerintah daerah untuk mengambil tindakan cepat demi melindungi masyarakat setempat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan bahwa status tanggap darurat bencana telah diterapkan. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro dan disahkan berlaku selama dua pekan, mulai dari 5 hingga 18 Januari 2026.
Status yang ditetapkan ini menjadi dasar dalam upaya percepatan penanganan darurat bagi masyarakat yang terkena dampak. Penanganan yang intensif terus dilakukan dengan fokus pada pencarian korban hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban bencana ini.
Saat ini, tim dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB terus berupaya untuk mendata kerugian dan kebutuhan masyarakat. Dimungkinkan, dampak dari bencana ini akan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar untuk pemulihan sepenuhnya.
Setidaknya, hingga Senin (5/1) dini hari, terdapat data mencengangkan mengenai jumlah korban. BNPB mencatat bahwa ada 16 orang yang telah meninggal dunia dan tiga orang lainnya dinyatakan hilang. Tim gabungan saat ini telah dikerahkan untuk mencari para korban tersebut.
Detail Kronologi Banjir Bandang di Sitaro
Banjir bandang terjadi akibat hujan deras yang melanda daerah tersebut sejak larut malam. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai-sungai meluap, dan hal ini terjadi secara tiba-tiba sekitar pukul 02.30 WITA.
Akibatnya, empat kecamatan mengalami dampak langsung dari bencana ini, yaitu Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Hal ini tentunya membuktikan bahwa perubahan iklim memberikan dampak yang tidak bisa dianggap remeh terhadap cuaca ekstrem.
Sejumlah warga dari wilayah terdampak terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Data sementara mencatat bahwa sekitar 682 jiwa sudah dievakuasi ke tempat yang dianggap lebih aman untuk menghindari bahaya lebih lanjut.
Probabilitas pengenalan lebih lanjut terhadap korban-korban yang hilang juga mengikuti proses tersebut. Dari 16 korban yang telah ditemukan, identitas lima di antaranya sudah diketahui, sedangkan yang lain masih dalam proses identifikasi.
Sementara itu, bagi yang selamat, kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan secara serius. Sebanyak 22 orang harus dirawat di puskesmas terdekat, dengan beberapa di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Manado untuk perawatan lebih lanjut.
Dampak Sosial dan Infrastruktur Pasca Banjir
Dampak dari bencana ini tidak hanya terlihat dari sisi kemanusiaan. Kerusakan infrastruktur juga menjadi perhatian utama, di mana tujuh rumah dilaporkan hanyut, dan lebih dari 120 rumah mengalami berbagai tingkat kerusakan.
Kerusakan ini tidak hanya bergerak pada bangunan fisik, tetapi juga melibatkan akses jalan. Infrastruktur yang rusak mempersulit tim penanggulangan bencana untuk melakukan upaya bantuan secara efektif.
Pemerintah daerah bersama BNPB berkomitmen untuk melakukan evaluasi segera terhadap infrastruktur yang terkena dampak. Penanganan jangka panjang sangat diperlukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.
Setiap individu dan keluarga yang terkena dampak akan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Proses pendataan sangat penting dilakukan agar bantuan dapat disalurkan dengan maksimal.
Sambil menunggu penanganan yang lebih baik, masyarakat juga dihimbau untuk tetap bersama dan saling mendukung satu sama lain. Dalam situasi yang sulit ini, solidaritas masyarakat akan sangat membantu proses pemulihan.
Langkah-Langkah yang Dapat Diambil Ke Depan
Penting bagi semua pihak untuk belajar dari kejadian ini dan mengintensifkan upaya mitigasi bencana. Upaya pencegahan perlu diperkuat agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.
Pemerintah daerah akan menyiapkan program edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana perlu ditingkatkan agar mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika bencana datang.
Berbagai bentuk pelatihan, seperti simulasi evakuasi dan pelatihan pertolongan pertama, bisa menjadi bagian dari program ini. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menghadapi situasi darurat.
Penting juga untuk mempertimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana. Sarana dan prasarana yang dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana akan membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan.
Akhirnya, kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam juga harus diperhatikan dengan seksama. Konsistensi dalam menjaga lingkungan akan sangat menentukan dalam pengurangan risiko bencana alam yang tidak diinginkan.
