Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah meluncurkan program penting untuk memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat. Dalam rangka itu, mereka melatih 3.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa program pelatihan ini merupakan respons terhadap arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin bahwa semua dapur penyedia makanan mengikuti prinsip kehalalan yang sudah ditetapkan. Penekanan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui makanan yang mereka konsumsi.
“Pelatihan ini tidak hanya tentang sertifikasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap tahap dari proses produksi hingga penyajian makanan memenuhi standar halal,” ungkap Haikal dalam sebuah Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa BPJPH berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam penyediaan makanan.
Pentingnya Pelatihan Bagi Dapur Pengolahan Makanan
Menurut Haikal, para kepala SPPG akan berperan sebagai pengawas kehalalan. Tugas mereka mencakup memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Dengan adanya pengawasan yang ketat ini, dapur-dapur yang terlibat dalam program MBG memiliki harapan untuk segera memperoleh sertifikat halal.
“Kepala dapur yang telah dilatih ini akan menjadi tangan kanan BPJPH di lapangan, turut menjaga dan memastikan bahwa proses produksi memenuhi prinsip halal,” lanjutnya. Peningkatan keterampilan ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kehalalan makanan yang mereka konsumsi.
Selain itu, BPJPH juga aktif berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan lebih cepat. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya halal, tetapi juga bergizi dan aman untuk dikonsumsi.
Meningkatkan Keamanan dan Kesehatan Masyarakat Melalui Makanan Halal
Chuzaemi Abidin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, memberikan penekanan pada pentingnya perlindungan masyarakat dalam hal makanan dan minuman. Ia menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi halal tidak hanya merupakan masalah administrasi, tetapi juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapatkan produk makanan yang aman, sehat, dan terjamin kehalalannya. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi konsumen,” tambahnya. Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah kehalalan, diharapkan masyarakat semakin percaya diri dalam memilih makanan yang mereka konsumsi.
Lebih lanjut, Chuzaemi menegaskan bahwa kolaborasi berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam proses sertifikasi halal. Tidak hanya BPJPH, tetapi semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha makanan, harus berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan sistem halal dengan baik.
Peran Sinergi Antara Pusat dan Daerah dalam Sertifikasi Halal
Dalam kunjungannya ke SPPG Kota Makassar, Chuzaemi menggarisbawahi bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Kolaborasi ini diyakini akan banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Ketika semua elemen bersinergi, akan lebih mudah bagi kita untuk mencapai target yang ditetapkan dalam hal sertifikasi halal,” katanya. Hal ini mencerminkan pentingnya kerja sama di semua tingkat pemerintahan untuk menjamin kehalalan makanan yang berada di pasaran.
BPJPH mengharapkan bahwa pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan akan mengurangi hambatan dalam alur distribusi makanan yang halal. Proses yang lebih efisien akan memberikan akses yang lebih baik bagi konsumen untuk mendapatkan makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga sehat dan bergizi.
