Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PKP untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan.
Dua lokasi yang dikunjungi terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan masing-masing lahan sekitar 10 hektar. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai potensi kawasan tersebut bagi pembangunan hunian.
Maruarar menyatakan, “Kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama dirjen dan staf melakukan survei dua titik,” penegasan tersebut menunjukkan keseriusan Kementerian PKP dalam memastikan penyediaan hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari keterangan yang disampaikan, kedua lokasi tersebut memiliki akses transportasi yang baik dan berdekatan dengan beberapa kawasan industri. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingingnya lokasi yang strategis untuk pengembangan rumah susun tersebut.
“Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer. Jadi menurut saya lokasinya bagus,” tambah Maruarar, yang menekankan pentingnya aksesibilitas bagi para calon penghuni. Selain itu, jarak dari hunian ke fasilitas publik juga menjadi perhatian utama.
Maruarar menegaskan bahwa kelayakan hunian tidak hanya bergantung pada lokasi, tetapi juga dekat dengan tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Akses transportasi yang baik menjadi syarat utama agar hunian ini bisa berfungsi optimal.
Untuk lahan 10 hektar tersebut, direncanakan akan dibangun sekitar 18 tower rusun, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan area olahraga. Dengan begitu, diharapkan lingkungan tersebut menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak,” ujar Maruarar. Ia menekankan perlunya terobosan dalam menyediakan hunian yang memadai bagi masyarakat kurang mampu.
Proses Pembangunan dan Pengawasan yang Ketat
Proses pembangunan mereka akan dilakukan dengan memperhatikan aturan dan prinsip kehati-hatian. Salah satu yang ditekankan adalah memastikan bahwa lahan yang digunakan bukanlah lahan sawah yang dilindungi.
“Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” tegasnya, menggarisbawahi pentingnya konservasi lahan produktif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pertanian.
Maruarar menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan lancar. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta diperlukan agar pengembangan ini lebih optimal.
“Rabu atau Kamis depan saya akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, di Gedung Sate untuk verifikasi lanjutan,” ungkap Maruarar. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang pengembangan proyek ini.
Tim dari Kementerian PKP saat ini juga sedang menyiapkan berbagai aspek pendukung seperti skema pembiayaan, legalitas, hingga desain bangunan. Hal ini menjadi penting agar proyek ini tidak hanya terlaksana, tetapi juga berkualitas.
Rencana Jangka Panjang untuk Hunian MBR
Maruarar menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, pihak kementerian akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain. Ini dilakukan untuk menggali lebih banyak opsi hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Minggu depan, kami akan melanjutkan survei ke lokasi lain bersama pengembang yang berbeda,” ujarnya. Rencana ini adalah salah satu langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak masyarakat bisa mendapatkan akses ke hunian yang layak.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menambahkan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi kepada warga terkait rencana pembangunan mesti dilakukan agar mereka memahami manfaat yang akan diperoleh.
Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, program rumah susun subsidi ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masalah perumahan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik.
“Kami berusaha mencari terobosan-terobosan dalam pengembangan hunian,” jelas Maruarar. Ini menunjukkan semangat pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.
