Pemerintah Siap Bangun Hunian Tetap Korban Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, pada 10 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menyatakan bahwa semua tahapan penyediaan hunian telah dipersiapkan secara komprehensif, mulai dari penetapan lokasi yang sudah dianggap jelas hingga proses konstruksi. Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perumahan pascabencana.

Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 189.308 unit rumah yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maruarar mengungkapkan bahwa Aceh menjadi provinsi dengan kerusakan tertinggi dalam kategori rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat.

Kerusakan rumah di Aceh meliputi 64.740 unit ringan, 40.103 unit sedang, 29.527 unit berat, serta 13.969 unit yang hilang. Di Sumatera Utara, kerusakan rumah mencapai 18.341 unit ringan dan 5.149 unit berat, sedangkan di Sumatera Barat terdapat 6.627 unit yang rusak ringan.

Pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di beberapa titik dengan total lahan rencana lokasi di Aceh sebanyak 153 titik. Lahan tersebut berasal dari pemda, lahan negara, serta tanah swasta yang sedang dalam proses identifikasi.

Persiapan Pembangunan Hunian untuk Korban Bencana

Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mempersiapkan pembangunan hunian tetap. Diharapkan setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan penyiapan data yang akurat dan tepat.

Dalam upaya mempercepat proses, Maruarar memastikan bahwa semua lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap telah melalui proses verifikasi. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari.

Lahan yang diperlukan untuk pembangunan juga sudah mulai diidentifikasi, dengan total area yang cukup besar. Di Aceh, misalnya, lahan rantai lokasi sudah mencapai 473 hektar yang siap digunakan untuk hunian tetap.

Sementara itu, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, luas lahan juga sudah ditentukan dan siap untuk dibangun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki rencana yang matang untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Maruarar pun optimis bahwa pembangunan hunian tetap ini dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyampaikan harapan agar pada bulan Februari bisa dilakukan pelaksanaan tahap awal yang dibutuhkan.

Memastikan Kriteria Keamanan Pembangunan Hunian

Pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama menurut Maruarar. Pertama, lokasi yang aman dari potensi bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini menjadi prioritas agar hunian yang dibangun tidak kembali menghadapi risiko yang sama.

Kedua, lokasi harus bebas dari masalah hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan dapat berjalan bebas dan tidak terhambat oleh persoalan hukum di lapangan. Ketiga, hunian harus dekat dengan fasilitas-fasilitas penting untuk kehidupan masyarakat.

Fasilitas tersebut termasuk ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar, yang akan memudahkan akses masyarakat ke kebutuhan sehari-hari. Maruarar berharap kriteria ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam setiap tahapan proyek pembangunan.

Dalam upaya ini, pemerintah juga mengusulkan agar proses penganggaran dilakukan dengan prinsip mempercepat. Hal ini bisa mencakup pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Pentingnya data yang akurat juga ditekankan Maruarar, untuk memastikan setiap langkah dalam tahapan pembangunan bisa sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Pembangunan Hunian Tetap

Maruarar mendorong agar pelaksanaan pembangunan hunian tetap dapat dilaksanakan segera, dengan Aceh Tamiang sebagai salah satu lokasi yang siap untuk memulai. Ini menunjukkan adanya komitmen nyata dari pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan bagi korban bencana.

Proyek ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Fokusnya adalah menciptakan hunian yang nyaman dan aman bagi para penyintas bencana.

Selain itu, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki dan mempercepat sistem penganggaran dan pengadaan dalam proses pembangunan hunian tetap. Hal ini penting agar semua rencana bisa terealisasi dengan hasil yang optimal.

Komitmen pemerintah dalam proses ini menjadi gambaran bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Proses yang transparan dan efektif menjadi harapan bagi semua pihak.

Di tengah tantangan yang ada, pemerintah terus optimis dalam mewujudkan hunian tetap yang berkualitas bagi masyarakat. Ini merupakan upaya untuk membawa harapan bagi mereka yang telah kehilangan tempat tinggal.