Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berupaya melakukan penataan kawasan kumuh di Indonesia secara bertahap. Di Jakarta, salah satu contoh konkretnya dapat dilihat di Kelurahan Menteng, di mana renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan gotong royong tanpa mengandalkan anggaran pemerintah.
Dalam kegiatan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi sosial untuk mencapai hasil yang lebih baik. Renovasi dua unit rumah di wilayah tersebut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan target penyelesaian pada pertengahan Januari 2026.
Proses renovasi dibarengi dengan rencana penataan kawasan lebih luas, yang mencakup pejaangan hingga 50 rumah. Hal ini menunjukkan komitmen kementerian untuk memperbaiki bukan hanya struktur hunian, tetapi juga lingkungan secara keseluruhan.
Kolaborasi Antarpihak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup
Dalam melakukan penataan kawasan, Kementerian PKP berkolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Kerjasama ini bertujuan untuk mendesain rumah dan kawasan yang lebih baik dan layak huni tanpa biaya bagi masyarakat setempat.
Desain yang dibuat oleh IAI akan memastikan bahwa penataan kawasan tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga estetik. Dengan bantuan profesional, perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi proyek serupa di daerah lain.
Salah satu tujuan dari proyek ini adalah menciptakan lingkungan yang nyaman bagi warganya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup di kawasan Menteng dan sekitarnya, menjadikan kawasan tersebut lebih menarik dan teratur.
Rencana Penataan Menjadi Kawasan Tematik di Menteng
Di tahun 2026, Menteng direncanakan akan diubah menjadi kawasan tematik, dengan salah satu contohnya adalah kampung kuliner. Rencana ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.
Menteri PKP juga menegaskan pentingnya dialog dengan masyarakat sebelum melaksanakan rencana tersebut. Dengan melibatkan warga, diharapkan setiap kebijakan akan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat.
Setiap kebijakan publik yang diusulkan akan selalu mempertimbangkan masukan dari warga. Hal ini penting agar program yang dijalankan tidak hanya berjalan baik, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Program Bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Selain penataan kawasan, pada tahun 2026, Kementerian PKP juga mengalokasikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 rumah untuk DKI Jakarta. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas hunian mereka.
Bantuan ini diharapkan dapat memberikan akses lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan perumahan layak. Dengan dukungan ini, kualitas hidup masyarakat bisa meningkat seiring dengan perbaikan kondisi hunian.
Proyek ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, bukan hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam program ini akan menjadi kunci kesuksesan jangka panjang.
