Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Kemenko PM) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai satu tahun beroperasi, dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan manusia. Ini merupakan upaya untuk mengubah paradigma pemerintah dalam menangani masalah sosial dan perekonomian masyarakat.
Menurut Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berbagai kendala yang menghambat kemajuan telah berhasil diatasi. Dengan paradigma pemberdayaan sebagai pondasi utama, program lintas kementerian dan lembaga kini lebih terstruktur dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Dalam acara yang bertajuk ‘Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa’, Cak Imin menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan selama setahun telah membawa harapan baru. Melalui kolaborasi antara berbagai sektor, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pentingnya Pemberdayaan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan sosial yang ada. Salah satu langkah nyata dalam program ini adalah penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran kepada sekitar 8,4 juta keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin.
Melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sekitar 1,3 juta keluarga telah mendapatkan dukungan yang sangat dibutuhkan. Di samping itu, lebih dari 96 juta masyarakat telah menerima layanan kesehatan secara gratis berkat BPJS Kesehatan.
“Saat ini, semua orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali,” tegas Cak Imin, menekankan bahwa keberpihakan pada masyarakat miskin merupakan hal yang harus dijunjung. Upaya pemberdayaan ini tidak hanya berhenti di bantuan sosial, tetapi juga menjangkau sektor ekonomi rakyat.
Upaya dalam Meningkatkan Ekonomi Rakyat dan Kesempatan Kerja
Pemerintah saat ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan dan akses pembiayaan untuk 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan usaha rintisan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan di kalangan masyarakat.
Lebih dari 625 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan baru sebagai hasil dari ekosistem program yang dikembangkan. Selain itu, sebanyak 15 ribu anak mendapatkan peluang baru untuk masa depan yang lebih baik berkat inisiatif Sahabat Rakyat (SR).
Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah ingin ekosistem ini bukan hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh dan inovatif. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, diharapkan akan tercipta kemandirian ekonomi yang lebih baik.
Target dan Komitmen dalam Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem
Di bawah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah bertekad untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen kemiskinan pada tahun 2029. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab dalam upaya pencapaian tersebut.
Cak Imin mengajak semua elemen pemerintah, termasuk para menteri dan pemerintah daerah, untuk bekerja sama demi mencapai target yang diinginkan. “Ini adalah tugas kita semua untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya.
Disamping target ini, Kemenko PM berusaha memastikan bahwa semua program yang berjalan cukup efektif dan memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat. Ketekunan dan disiplin dalam menjalankan pola kerja yang telah direncanakan akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.
Pembentukan Ekosistem Berkelanjutan untuk Kemandirian Masyarakat
Cak Imin menegaskan bahwa untuk mencapai kemandirian masyarakat, harus ada perubahan cara berpikir dan cara kerja di seluruh pihak birokrasi. Ia bertekad untuk memastikan bahwa pemberdayaan bukan sekadar program, tetapi juga menjadi filosofi yang mengarahkan semua kebijakan pemerintah.
“Kita perlu menciptakan ekosistem terpadu yang berkelanjutan agar masyarakat benar-benar dapat mandiri,” tuturnya. Dalam pandangannya, pemberdayaan sosial merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketidakadilan yang masih ada dalam masyarakat.
Kemenko PM juga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkan keadilan sosial dan kesempatan untuk berkembang. “Pembangunan yang dilakukan harus bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Cak Imin.
