Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, baru-baru ini menyampaikan pendapatnya mengenai polemik usulan Kementerian Sosial untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI ke-2, Soeharto. Ia beranggapan bahwa perdebatan tersebut merupakan tanda positif bagi iklim demokrasi, mencerminkan keragaman pandangan yang ada di masyarakat, serta pentingnya menghargai jasa-jasa dari setiap tokoh dalam sejarah bangsa.
Sarmuji menekankan bahwa adanya perbedaan pandangan seharusnya tidak menghapus fakta-fakta kontribusi Soeharto terhadap Indonesia. Menurutnya, generasi muda saat ini mungkin sulit memahami perjalanan ekonomi dan sosial Indonesia sebelum kepemimpinan Soeharto, di mana banyak rakyat yang menghadapi kesulitan yang cukup besar.
Ia mencatumkan bahwa di periode kepemimpinannya, terjadi perubahan signifikan dalam waktu yang relatif singkat, membuat sektor pangan dan pembangunan ekonomi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mengingat kembali kondisi di masa lalu, Sarmuji percaya bahwa kebijakan yang diterapkan Soeharto sangat krusial bagi perubahan arah bangsa ini.
Perdebatan Mengenai Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Menurut Sarmuji, wajar jika masyarakat berdiskusi mengenai pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh besar, karena setiap orang tentu memiliki pandangan yang berbeda. Diskusi seperti ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memahami kontribusi dan dampak dari kepemimpinan seseorang bagi bangsa.
“Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra,” ujarnya. Dia merasa penting untuk tetap memperhatikan fakta-fakta yang menggarisbawahi jasa besar Soeharto dalam sejarah Indonesia.
Sarmuji juga mengingatkan bahwa perdebatan ini seharusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendalami aspek sejarah yang lebih luas, serta mendorong generasi muda untuk memahami betapa rumitnya dinamika yang ada di masa lalu.
Pentingnya Memahami Sejarah dengan Objektif
Dalam pandangannya, memahami sejarah dengan cara yang seimbang adalah kunci untuk menghargai jasa-jasa para tokoh nasional. Sarmuji berpendapat bahwa setiap bangsa yang besar harus menghargai para pendirinya dan pemimpin yang telah mengubah arah sejarahnya.
Dia mengusulkan agar upaya pemberian gelar ini dipandang secara objektif, tanpa mengabaikan sisi tertentu yang memicu kontroversi. Hal ini penting agar keadilan dalam penilaian sejarah dapat terwujud.
Lebih lanjut, Sarmuji berharap dengan adanya usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, masyarakat dapat melihat perubahan positif yang terjadi selama kepemimpinannya dalam konteks yang lebih luas, termasuk kesinambungan pembangunan yang telah ada saat ini.
Proses Usulan Pahlawan Nasional Melalui Kementerian Sosial
Kementerian Sosial baru-baru ini mengusulkan sekitar 40 tokoh untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, di mana salah satu tokoh yang diusulkan adalah Soeharto. Sarmuji melihat langkah ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para tokoh dalam perjalanan bangsa, termasuk aktivis-aktivis yang telah memberikan sumbangsihnya di berbagai bidang.
Usulan tersebut tidak hanya mencakup tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktivis lainnya seperti Marsinah, yang juga menjadi salah satu nama dalam daftar. Proses ini dimulai dari masyarakat dan dibahas melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah.
Menteri Kebudayaan juga menegaskan bahwa sidang akan dilakukan untuk membahas usulan tersebut. Proses yang melibatkan kajian, diskusi, dan seminar lintas lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan berimbang.
