Menteri PKP Maruarar Sirait Gandeng Dua Emiten Tambang untuk Bangun Rumah MBR di Kalimantan
Rumah MBR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengumumkan rencana groundbreaking program pembangunan 3 juta rumah yang akan dimulai pada Desember mendatang. Proyek ini akan dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kolaborasi dengan Perusahaan Swasta
Proyek ini melibatkan partisipasi dua perusahaan tambang besar Indonesia, yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) di Kalimantan Timur dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) di Kalimantan Selatan, melalui program corporate social responsibility (CSR). Menurut Ara, keterlibatan pihak swasta menjadi terobosan penting dalam mewujudkan target besar pembangunan perumahan rakyat.
“Bulan depan saya harapkan ada groundbreaking. BRAU akan memulai di Kalimantan Timur, sementara Adaro di Kalimantan Selatan,” ujar Ara, Rabu (28/11/2024).
Kolaborasi ini, menurut Ara, menjadi contoh nyata semangat gotong royong, di mana pembangunan rumah rakyat tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi swasta.
Tantangan Realisasi 3 Juta Rumah
Ara menegaskan bahwa target pembangunan 3 juta rumah tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan APBN. Dengan anggaran pemerintah yang terbatas, realisasi rumah rakyat akan jauh di bawah target.
“Tahun lalu hanya tersedia Rp 14 triliun, cukup untuk membangun sekitar 200 ribu rumah. Tahun ini lebih sedikit lagi, hanya Rp 5 triliun. Kalau mengandalkan APBN saja, jelas tidak akan tercapai,” jelasnya.
Melibatkan swasta memungkinkan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pembangunan rumah bagi MBR.
Langkah Efisiensi untuk Menekan Biaya
Ara juga menyoroti pentingnya efisiensi biaya dalam program ini. Ia mencontohkan bagaimana pembelian bahan bangunan dalam skala besar dapat menekan harga. Efisiensi ini, katanya, harus diarahkan untuk menurunkan biaya pembangunan rumah rakyat.
“Kalau beli semen dalam jumlah besar, harganya pasti beda. Diskon yang didapat harus dimanfaatkan untuk menekan harga rumah rakyat,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan terobosan dengan menghapus Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Penghapusan ini dilakukan melalui kerja sama Ara dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mereka juga mempercepat perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi hanya 10 hari kerja, sehingga proyek dapat berjalan lebih cepat.
Kontribusi dan Komitmen Ara
Tidak hanya fokus pada Kalimantan, Ara sebelumnya telah menyumbangkan lahan milik perusahaannya di Tangerang untuk membangun rumah gratis di atas tanah seluas 2,5 hektare. Dalam proyek ini, Ara menggandeng Agung Sedayu Group, milik Aguan, untuk membantu pembangunannya.
Kesimpulan
Program pembangunan 3 juta rumah oleh Menteri PKP menjadi langkah besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan efisiensi yang diterapkan, proyek ini diharapkan tidak hanya memberikan tempat tinggal layak bagi MBR, tetapi juga menjadi contoh gotong royong dalam pembangunan nasional. Groundbreaking di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada Desember mendatang akan menjadi awal dari pencapaian ambisi besar ini.
Kolaborasi ini menjadi harapan baru untuk mempercepat realisasi program rumah rakyat yang layak dan terjangkau. Dengan keterlibatan perusahaan tambang besar, efisiensi anggaran, dan penghapusan pajak bagi MBR, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.
Inisiatif ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan perumahan. Selain menciptakan hunian layak bagi MBR, proyek ini berpotensi meningkatkan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, sekaligus menjadi langkah konkret menuju pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
